USNINFO, Kolaka — Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Putra, menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas yang dinilai lebih bersemangat ketika mengangkat isu pertambangan dibanding persoalan nasional yang jauh lebih krusial. Ia menilai, bahkan sebelum resmi dilantik, eksekutif mahasiswa sudah membawa nama aliansi untuk menggelar aksi demonstrasi terkait tambang. Namun, ketika berbicara soal isu nasional yang menyangkut nasib bangsa, mereka seakan apatis dan pasif. “Kalau bicara tambang, mereka sigap—bahkan membawa nama aliansi sebelum resmi dilantik. Tapi kalau bicara soal buruh, soal undang-undang yang menekan rakyat, justru diam seribu bahasa. Bahkan panggilan konsolidasi pun tidak ada,” ungkap Putra, Jumat (29/8/2025).
Pernyataan itu merujuk pada aksi besar yang digelar ribuan buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025). Dalam aksinya, para buruh membawa enam tuntutan utama, di antaranya penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah, penghentian PHK sepihak, reformasi pajak ketenagakerjaan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan di luar Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi RUU Pemilu demi sistem politik yang lebih adil menuju Pemilu 2029. Namun di tengah gelombang tuntutan itu, aksi juga diwarnai tragedi meninggalnya seorang mitra ojek online bernama Affan Kurniawan (21), yang terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan. Insiden tersebut memperlihatkan betapa besar risiko perjuangan rakyat kecil dalam menyampaikan aspirasi, sekaligus menegaskan bahwa isu nasional bukan sekadar wacana, melainkan menyangkut nyawa dan masa depan bangsa.
Putra menegaskan bahwa seharusnya eksekutif mahasiswa hadir sebagai motor penggerak utama dalam setiap dinamika gerakan sosial, apalagi jika menyangkut isu nasional. Menurutnya, lembaga legislatif seperti DPM memiliki fungsi kontrol, bukan sebagai pihak yang mengambil alih gerakan. “Gerakan mahasiswa adalah domain eksekutif. Legislatif hanya pengawas. Kalau eksekutif pasif dan legislatif yang harus mengambil peran gerakan, berarti sistem kelembagaan kita pincang,” tegasnya. Ia menambahkan, isu tambang memang penting, terlebih di Sulawesi Tenggara, namun mahasiswa tidak boleh terjebak dalam kacamata sempit yang hanya memandang persoalan sektoral. “Isu tambang itu penting, tapi jangan sampai jadi kacamata kuda. Saat rumah besar bernama Indonesia terbakar, mahasiswa tidak boleh hanya sibuk menyiram halaman depan,” tambah Putra.
Ia pun menutup pernyataannya dengan ajakan agar mahasiswa kembali ke jati dirinya sebagai kekuatan moral dan sosial yang kritis serta progresif. Bagi Putra, mahasiswa harus hadir di semua ruang ketidakadilan, baik isu lokal maupun nasional. “Mahasiswa tidak boleh dikenal hanya berani pada isu populer, tapi diam pada persoalan bangsa. Kita harus berani bicara dan bergerak demi rakyat,” pungkasnya.
Post a Comment